PELANTIKAN PPS KECAMATAN MARGAASIH

Pengambilan Sumpah dan Janji Anggota PPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2015 se-Kecamatan Margaasih 

Sambutan Ketua KPU Kabupaten Bandung Yang dibacakan Ketua PPK,  Ketua KPU dalam sambutannya, Penyelenggara pemilu dari tingkat pusat sampai level bawah, termasuk di antaranya Panitia Pemungutan Suara, dalam menjalankan setiap tahapan pemilu atau pilkada tentu senantiasa dituntut memegang teguh dan menjalankan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Salah satu Undang-Undang yang mesti menjadi pegangan para penyelenggara pemilu/pilkada adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Undang-Undang Penyelenggara Pemilu merupakan rujukan penting dan rambu-rambu utama tentang siapa, apa, dan bagaimana KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS, serta Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwascam, dan PPL.

Terkait dengan hal itu, pada Bab II Pasal 2 Undang-Undang Penyelenggara Pemilu disebutkan dua belas asas penyelenggara pemilu yaitu mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Kedua belas asas itu mengikat setiap gerak pikir, gerak sikap, dan gerak tindakan para penyelenggara pemilu. 

Read more »

PELANTIKAN PPK

Pelantikan PPK Margaasih di Rumah Makan Kamung Sawah Jalan Gandasari.

Read more »

KEGIATAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

Read more »

TUGAS ODP PILGUB JABAR 2013

 

Sesuai dengan Lampiran II Surat KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT, Nomor : 19 /Kpts/KPU-Prov-011/ VIII /2012, Tanggal : 08 Agustus 2012, Tentang : PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUTAKHIRAN  DATA PEMILIH DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2013, menyebutkan :
 

PEDOMAN TEKNIS PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (e-DPT PILGUB JABAR 2013)

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

JAWA BARAT TAHUN 2013
 

 

Operator Data Pemilih (ODP) adalah penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur  pada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPS dan PPS yang diberi tugas serta tanggung jawab untuk memasukan, memperbaiki, dan melaporkan data melalui jaringan Teknologi Informasi (e-DPT Pilgub Jabar 2013) Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun. 2013.
 

 

Panitia Pemungutan Suara (PPS) panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat Desa/Kelurahan.
 

 

PENGELOLAAN DP4 (Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu)
 

 

Kegiatan PPS

1.   menugaskan 2 (dua) orang Anggota PPS sebagai ODP;

2.  menugaskan ODP PPS  mengikuti pelatihan internal (in house trainning) pelaksanaan Tugas ODP; dan

3.  mempelajari format standar Data Pemilih dalam bentuk data elektronik (softcopy). 

 

PENYUSUNAN DATA PEMILIH BERDASARKAN DP4
 

 

Kegiatan PPS

1. menerima Data Pemilih dalam bentuk data elektronik (softcopy) Model A-KWK.KPU dari KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;

2. menerima Surat Pemberitahuan dari PPK berdasarkan hasil penelusuran data beserta Lampiran Data dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang pemilih yang terdata lebih dari 1 (satu) dalam Data Pemilih pada Kecamatan dan/atau Desa/Kelurahan, untuk disampaikan sebagai bahan pelaksanaan tugas PPDP; dan

3. meneliti dan memeriksa nama-nama dalam Surat Pemberitahuan dari PPK beserta lampirannya dan menyandingkannya dengan Data Pemilih yang telah diterima.

 PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
 

Kegiatan PPS

1.  melakukan perbaikan Daftar Pemilih;

2.  menyusun Daftar Pemilih Sementara dalam bentuk data elektronik (softcopy); dan

3.  memasukan Daftar Pemilih Sementara dalam bentuk data elektronik (softcopy) bersama-sama dengan PPK melalui pemanfaatan Teknologi Informasi (e-DPT Pilgub Jabar 2013).

PERUBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

 

Kegiatan PPS

1.  melakukan perbaikan Daftar Pemilih Sementara dalam bentuk data elektronik (softcopy);

2.  menyampaikan perubahan Daftar Pemilih Sementara dalam bentuk data elektronik (softcopy) kepada PPK; dan

3.  menyampaikan perubahan data setiap kali ditemukan kepastian Data Pemilih yang terdapat dilebih dari 1 (satu) Daftar Pemilih kepada PPK.
 

 DAFTAR PEMILIH TETAP
 

Kegiatan PPS

1. melakukan perbaikan Daftar Pemilih Tetap dalam bentuk data elektronik (softcopy);

2. menyampaikan perubahan Daftar Pemilih Tetap dalam bentuk data elektronik (softcopy) kepada PPK; dan

3. menyampaikan perubahan data setiap kali ditemukan kepastian Daftar Pemilih Tetap yang terdapat dilebih dari 1 (satu) Daftar Pemilih kepada PPK

Read more »

TUGAS PPS DI PILGUB JABAR 2013

Tugas Panitia Pemungutan Suara atau yang biasa disingkat/ dikenal dengan PPS, sesuai dengan lampiran Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih.

Tugas, wewenang dan kewajiban PPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 adalah:

1. membantu KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap;

2. mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) sebanyak 1 (satu) orang untuk setiap TPS yang diambilkan dari pengurus RT/RW atau sebutan lainnya;

3. membentuk KPPS;

4. mengumumkan daftar pemilih;

5. menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;

6. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;

7. menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud huruf f untuk menjadi daftar pemilih tetap;

8. mengumumkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada huruf g dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;

9. menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;

10. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa/kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK;

11. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;

12. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf k dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan pengawas Pemilu;

13. mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;

14. menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf m kepada seluruh peserta Pemilu;

15. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK;

16. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;

17. meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS;

18. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu Lapangan;

19. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;

20. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;

21. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara;

22. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

23. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Selanjutnya, tugas ketua PPS dalam Pilgub Jabar 2013 adalah:

a. memimpin kegiatan PPS;

b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;

c. memandu pengucapan sumpah/janji Ketua KPPS;

d. mengawasi kegiatan KPPS;

e. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

f. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota; dan

g. apabila ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota atas dasar kesepakatan antar anggota.

 

Adapun tugas anggota PPS adalah:

a. membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;

b. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh ketua PPS;

c. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan.

Dalam melaksanakan tugas, anggota PPS bertanggungjawab kepada ketua PPS.

 

Yang terakhir, mengenai rapat PPS, meliputi:

a. rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota;

b. setiap anggota wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggungjawab pada semua hasil rapat PPS;

c. setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat;

d. pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat; dan

e. apabila dalam rapat PPS tidak dapat diambil suatu keputusan secara musyawarah mufakat, ketua PPS mengambil keputusan dari suara terbanyak.

 

Read more »

RAKER DENGAN PPS TENTANG VERIFIKASI DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN

Read more »

KEGIATAN VERIFIKASI BAKAL CALON PERSEORANGAN

 

 

Read more »